Pakar komunikasi dan Management Krisis Universitas Brawijaya (UB) Maulina Pia Wulandari, S.Sos.,M.Kom.,Ph.D mengatakan New Normal perlu disosialisasikan sesuai karakteristik masyarakat di Indonesia, seperti menggunakan media wayang khusus masyarakat pedesaan, dan media sosial bagi perkotaan, hal ini agar mudah diterima masyarakat."Agar konsep New Normal bisa diterima masyarakat, maka sosialisasinya harus disesuaikan dengan kondisi demografis mereka. Sosialisasi pada masyarakat desa tentunya bisa dilakukan dengan wayang. Dan sosialisasi masyarakat perkotaan bisa dilakukan lewat media sosial. Sedangkan untuk remaja bisa lewat tokoh idola dan panutan mereka," katanya.Pia menambahkan sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan diikuti dengan sanksi tegas.

Dirjen Pendidikan Vokasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Wikan Sakarinto, S.T.,M.Sc., Ph. D berjanji akan menjadi jembatan pernikahan massal Vokasi UB dengan Dunia Industri dan Dunia Usaha (DUDI) serta perguruan tinggi luar negeri. Demikian dikatakannya dalam dalam rapat kerja Online Forum PendidikanTinggi Vokasi Indonesia, Jumat (22/5/2020). Inisiasi kerjasama akan dilakukan  Vokasi UB dengan DUDI dan kampus vokasi di luar negeri, seperti Taiwan, Jerman, dan Jepang "Untuk kerjasama dengan kampus vokasi di luar negeri bisa dilakukan dengan cara simple tapi rutin, seperti melalui pertukaran dosen, magang di luar negeri,"katanya.

Praktisi Public Relations (PR) harus bekerjasama dengan praktisi hukum, terutama saat penanganan krisis. Hal ini diperlukan agar suatu perusahaan atau organisasi dapat terhindar dari sanksi hukum, sosial, dan moral akibat krisis yang dihadapi. Demikian disampaikan Pakar Komunikasi Universitas Brawijaya (UB) Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M.Kom., Ph.D dalam Webinar Perhumas Malang Raya #1: "PR and Legal Compliance in Managing Crisis", Rabu (20/05/2020). Menurut Pia, merespon suatu krisis tidak cukup hanya diatasi dengan strategi PR saja, tetapi juga perlu koordinasi dengan praktisi hukum. "Kita harus berteman baik dengan teman-teman praktisi hukum, jangan sampai strategi komunikasi yang kita launching untuk memperbaiki citra perusahaan, malah menjadi bumerang bagi perusahaan itu sendiri," ujarnya.